By ferdinan, okezone.com, Updated: 11/5/2011 2:03 AM
JAKARTA - Juru Bicara Fraksi Gerindra di DPR Martin Hutabarat menolak usulan pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah. Alasannya, Pengadilan Tipikor di tiap provinsi lebih efektif dibanding hanya berada di Jakarta.
"Pengadilan Tipikor di daerah dibuat karena pemberantasan korupsi harus merata. Kekhawatiran bila Pengadilan Tipikor terpusat, maka biaya menjadi tinggi," kata Martin di Jakarta, Sabtu (5/11/2011).
Martin berpendapat perlu dilakukannya evaluasi terhadap kinerja Pengadilan Tipikor terkait banyaknya terdakwa perkara korupsi yang divonis bebas oleh majelis hakim. Evaluasi dapat dilakukan dengan memeriksa putusan bebas.
"Kalau putusan vonis itu sifatnya materi, jadi MA yang memikirkan bagaimana mengawasi, karena hakim di bawah dia. Yang juga harus disoroti adalah rekrutmen hakim khusus Pengadilan Tipikor," sambung anggota Komisi Hukum DPR ini.
Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengakui pemerintah tengah mempertimbangkan usulan penghapusan Pengadilan Tipikor di daerah. Namun, dia pertimbangan penghapusan ini tidak boleh berbenturan dengan efektivitas pemberantasan korupsi di daerah.
"Waktu kita bicara dengan KPK sempat diperbincangkan apakah tidak lebih baik, tidak lebih bermanfaat kalau pengadilan Tipikor hanya di Jakarta. KPK sedang menimbang itu, kami juga sedang menimbang itu," ujar Denny.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar