By dede.suryana, okezone.com, Updated: 11/11/2011 2:15 AM
JAKARTA - Berkaca pada fenomena kasus dugaan gratifikasi PT Freeport terhadap Polri, Komisi Informasi Pusat (KIP) akan terus meningkatkan keterbukaan informasi terhadap pengelolaan sumber daya alam.
Ketua KIP, Ahmad Alamsyah Siregar menilai terkuaknya kasus "uang saku" Polri dari PT Freeport, tidak lepas dari terbukanya arus informasi kepada publik. Karena itu, pihaknya bertekad akan memasukkan soal keterbukaan informasi ini dalam RUU KIP.
"Kita akan upayakan keterbukaan dalam pengelolaan SDA yang sudah tereksploitasi. Kecuali untuk potensi SDA yang belum tereksploitasi masih dapat dirahasiakan oleh negara," katanya selepas diskusi bertajuk keterbukaan informasi di restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat (11/11/2011).
Selain pengelolaan SDA, KIP juga akan mengupayakan keterbukaan informasi dalam korespondensi diplomatik. Hal ini menyusul munculnya fenomena situs wikileaks yang aktif membocorkan kawat-kawat diplomatik berbagai negara termasuk Indonesia.
"Wikileaks terbukti tidak dapat meruntuhkan sebuah negara dengan bocoran informasi-informasi diplomatiknya. Selama tidak merugikan privasi individu, ini juga akan kita dorong keterbukaannya," tandasnya.
Lebih lanjut Alamsyah menegaskan, akan mengawal pembuatan RUU Intelijen agar tidak ada klausul-klausul yang membuka potensi intepretasi yang terlalu luas.
"Kita sudah buat rumusan dan guidance agar tidak ada klausul yang melebar," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar