b - Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Jamil, mendesak Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin agar merotasi kepala rutan (Karutan) ataupun kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas).
Rotasi ini untuk memutus mata rantai praktik suap antara tahanan dengan petugas untuk mendapatkan fasilitas tertentu.
"Jika ingin bagus, Kemenkum HAM harus berani melakukan mutasi besar-besaran di jajaran lapas. Sistem setor menyetor ke atas harus diputuskan mata rantainya," kata Nasir kepada okezone, Selasa (15/11/2011).
Menurut Nasir, tahanan berduit memang berpeluang untuk menyogok petugas guna mendapatkan fasilitas tertentu seperti kamar khusus dan peralatan pelengkap lainnya. "Bahkan bagi napi yang berduit, juga bisa keluar pada waktu-waktu tertentu," pungkasnya.
Selain itu, Nasir mencontohkan terbongkarnya bisnis narkoba dari balik jeruji sel yang menggambarkan buruknya penerapan aturan di tahanan atau lapas.
"Jadi memang lapas kita masih jauh dari harapan untuk membuat efek jera. Di samping mentalitas dan mindset pegawai lapas juga masih bisa "dibeli" dengan uang," kritik dia.
Sebelumnya beredar video kesaksian dari tahanan di Rutan Salemba, Jakarta. Tahanan itu menjelaskan adanya perlakuan berbeda antara tahanan berduit dan tidak. Selain itu petugas rutan menyewakan ruangan khusus untuk bercinta yang dipatok dengan harga Rp50 ribu-Rp500 ribu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar