By amril, okezone.com, Updated: 10/15/2011 9:44 AM
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendadak menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat, (14/10/2011), setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menggelar pertemuan pimpinan partai politik mitra koalisi, Kamis.
Rapat yang masih berlangsung hingga hari ini, fokus membahas seputar kekhawatiran PKS terhadap empat menterinya yang akan direshuffle. Kendati begitu, Ketua DPP PKS, Nasir Jamil meyakini empat menteri PKS aman dari perombakan kabinet.
Menurutnya, semuanya dikembalikan kepada kesepakatan politik yang telah dibuat oleh masing-masing parpol koalisi. "Alokasi menteri di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II bukan dilihat dari jumlah anggota palemen yang ada di DPR, tapi berdasarkan kesepakatan awal sejak pencalonan pilpres," ujar Ketua DPP PKS, Nasir Jamil dalam pesan singkatnya kepada okezone, Sabtu (15/10/2011).
Bahkan, lanjut Nasir, seluruh kader PKS yang hadir dalam rapat, masih percaya dan punya keyakinan bahwa PKS tetap mendapatkan haknya seperti sekarang, dan tak akan dikurangi jatah menterinya.
PKS menyadari bahwa dinamika politik menjelang reshuffle memang tinggi dan dinamis. Namun hal itu dijadikan PKS sebagai upaya untuk mengoreksi internal partai. "Tapi itu harus dilihat sebagai upaya untuk mengoreksi" katanya.
Pantas atau tidak, PKS akan kembalikan ke Presiden SBY yang punya otoritas untuk menambah dan mengganti menteri. "Intinya, kami masih percaya sama SBY," tuturnya.
Sebab itu, sambung Nasir, mayoritas masih berpegang dengan isi kontrak yang menyatakan bahwa PKS akan tetap bersama mengawal pemerintahan SBY-Boediono hingga 2014.
Rapimnas yang dihadiri oleh perwakilan daerah dan dipimpin langsung oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, akan melahirkan sejumlah rekomendasi yang nantinya akan menjadi bahan masukan bagi majelis Syura PKS yang akan bersidang pada akhir tahun ini.
PKS, sebelumnya kerap mengancam akan hengkang dari koalisi bila menterinya di KIB II dicopot presiden SBY. Terakhir, Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengakui adanya usulan sejumlah elite agar PKS keluar koalisi bila salah satu menteri yang duduk di kabinet terkena reshuffle.
"Ada yang mengusulkan itu tapi yang namanya keputusan politik bukan based on orang per orang tapi diputuskan majelis syuro," kata Mahfudz.
Menurut dia usulan itu mengemuka dalam rapat dewan pimpinan pusat (PKS) dua hari lalu. Namun, Mahdfudz menegaskan partainya belum memutuskan sikap terkait keberadaan di koalisi parpol pendukung pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar