By amril, okezone.com, Updated: 10/15/2011 4:32 AM
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan, saat ini PKS dalam posisi menunggu sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait rencana reshuffle kabinet.
Meski Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dewan perwakilan wilayah telah usai, namun PKS belum menentukan sikap, apakah jika salah satu menteri dari partainya di-reshuffle akan keluar dari koalisi seperti yang santer diberitakan sebelumnya.
Bagi Luthfi, perombakan kabinet merupakan hak sepenuhnya Presiden. Namun, pihaknya juga menyatakan bahwa dampaknya juga Presiden harus bertanggungjawab.
"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, karena itu segala implikasi kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab Presiden sepenuhnya dan bukan tanggung jawab mitra koalisi atau yang lainnya," ujar Luthfi saat jumpa pers usai Rampinas di Grand Hotel Sahid, Sudirman, Jakarta, Sabtu (15/10/2011).
Selanjutnya, Luthfi menyarankan kepada Presiden SBY dalam rencana perombakan kabinet itu, selayaknya menteri yang dicopot adalah menteri yang memiliki rapor merah.
Terutama kata dia, reshuffle ini harus dalam kerangka meningkatkan kinerja kabinet. Sehingga, harus berdasarkan pertimbangan objektif kenegaraan, profesionalisme dan transparansi.
"Kami menekankan, bahwa reshuffle semata-mata peningkatan kinerja kabinet, dalam rangka menghadapi persoalan yang membelit pemerintah akhir-akhir ini, dan tantangan yang akan datang," ucap Luthfi.
Semua itu, tentunya akan menjadi pertaruhan kredibilitas Presiden bila salah pilih pembantunya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar