By amril, okezone.com, Updated: 10/15/2011 3:26 AM
SURABAYA - Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Khofifah Indar Parawansa, mengkritisi kinerja pemerintah dalam penyelesaian persoalan TKI di luar negeri yang tidak pernah beres.
Pemerintah dinilai tidak serius menangani masalah TKI yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemeritah. Dalam hal ini, ia menyebut ada empat menteri yang harus bertanggungjawab atas karut marutnya persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Mereka adalah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri serta Menteri Kesehatan.
"Ini menandakan, pemerintah belum serius mengurusi persoalan TKI. Buktinya, banyak TKI yang terbelit permasalahan hukum," kata Khofifah kepada Wartawan usai peresmian Kantor Cabang Muslimat NU di Jalan Juanda, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (15/10/2011).
Ketua Umum Muslimat NU ini menjelaskan, untuk Menteri Dalam Negeri terkait dengan lemahnya database para TKI. Sedangkan Menteri Luar Negeri terkait rendahnya hubungan diplomatik dengan negara penempatan.
Imbasnya, tingkat perlindungan TKI sangat lemah. Sedangkan Menakertrans yang merupakan leading sektor tidak memberikan pendampingan ketika sang pahlawan devisa ini terbelit masalah hukum di luar negeri. Termasuk juga dengan Menkes yang berkaitan dengan medical Chek-up para TKI yang tidak serius.
"Akibatnya, banyak TKI di luar negeri yang terpaksa dipulangkan terbentur masalah kesehatan. Padahal mereka sudah mengantongi medical check-up saat berangkat. Artinya, medical check-up yang dilakukan itu hanya formalitas," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar