By m.syaifullah, okezone.com, Updated: 9/23/2011 4:30 AM
JAKARTA - Masa pemerintahan SBY-Boediono bersama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II hampir genap berusia dua tahun. Namun, kinerja pemerintah sejauh ini masih jauh dari memuaskan.
Hal itu bisa dilihat dari penegakan hukum yang berjalan ditempat. Sejumlah kasus besar pun kerap berakhir dengan drama transaksional seperti halnya skandal bailout Bank Century.
"Pisau pancung keadilan, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tebang pilih menjadi gaya penegakan hukum pemerintah dibawah komando SBY. Izinkan kami memberikan nilai minus 10 pada pemerintahan SBY-Boediono bersama KIB Jilid II," kata Ketum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Muhammad Ilyas dalam siaran pers yang diterima okezone di Jakarta, Jumat (23/9/2011).
Hal tersebut, kata Ilyas, salah satunya terlihat dari keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang membebaskan 29 napi koruptor setelah mendapatkan remisi HUT RI dan Lebaran. "Padahal mereka nyata-nyata telah merampas hak rakyat," katanya.
Dari segi ekonomi, pemerintah juga dianggap belum menyejahterakan rakyatnya secara merata. Negara justru digerogoti oleh mafia anggaran.
"APBN yang sejatinya untuk rakyat, justru masuk ke kantong para koruptor dan partai politik. Pertumbuhan ekonomi timpang, terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 57,8 persen, sementara daerah lainnya berbagi sisa 42,2 persen," paparnya.
Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, tidak berpihak pada sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian dan perikanan. Padahal kedua sektor ini paling besar menyumbang angka kemiskinan.
"Pemerintah juga gagal menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan sesuai standar PBB dengan penghasilan minimal USD2 atau sekira Rp18.000 per hari, masih sangat tinggi, sekira 30 persen dari total 237,6 juta jiwa penduduk. Atau 70-an juta jiwa berdasarkan jumlah penerima beras miskin," terang Ilyas.
Dalam hal pemberantasan korupsi pemerintah juga dinilai belum maksimal. Mega Skandal Bank Century, kasus rekening gendut pejabat Polri serta kasus Mafia Pajak mengindikasikan lemahnya iktikad pemberantasan KKN oleh KIB Jilid II.
Aksi kekerasan yang marak terjadi juga menjadi indikator kegagalan pemerintah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban nasional.
"Diawal tahun 2011 ini saja, kekerasan yang mengarah pada konflik sosial terjadi tidak kurang dari 15 kali seperti kerusuhan perebutan lahan di Temanggung, Konflik SARA di Ambon, Cikeusik, Makassar, Purwakarta dan terakhir kekerasan antar pelajar dan wartawan yang terjadi di Ibu Kota Jakarta," tutupnya.
Karena itu, KAMMI mendesak Presiden mengundurkan diri, membubarkan kabinetnya serta mempercepat penyelenggaraan pemilu, baik Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Anggota Legislatif, Reformasi Jilid II.
"Kami juga mendesak KPK melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, seperti mengusut tuntas kasus skandal Bank Century, kasus Nazaruddin dan kasus korupsi lainnya yang melibatkan pejabat tinggi negara," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar