By insaf, okezone.com, Updated: 10/19/2011 7:09 AM
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disarankan segera menyelesaikan secara elegan masalah kontrak politik antara dirinya dengan Partai Keadilan Sejahtera. Sejumlah elit PKS mengklaim terdapat kesepakatan tertulis dengan SBY bahwa partai tersebut memperoleh 4 kursi di kabinet yang juga mencantumkan secara eksplisit kementerian yang dimaksud.
"Sejarah pembentukan penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu II sudah terjadi kesepakatan-kesepakatan antara pak SBY dan parpol, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menyangkut kesepakatan itu memang ada persoalaan internal dan layak bagi pak SBY untuk menyelesaikannya, seperti benarkah pak SBY membuat perjanjian hitam di atas putih dan menteri PKS hingga 2014 dan ditentukan juga pos-posnya jika memang itu ada harus diselesaikan secara elegan," ujar pengamat politik Eep Saifullah Fatah kepada Okezone usai mengahdiri peluncuran tabloid The Politic di Grand Hotel Sahid, Sudirman, Jakarta, Selasa (18/10/2011) malam.
Selain itu, aspek apa yang harus segera diselesaikan adalah rekonsolidasi pemerintahan, apalagi dengan munculnya banyak sekali wakil menteri maka mau tidak mau harus ada sinergi yang dibentuk dengan adanya organ baru itu. Berbagai kementrian, kata Eep, akan menghadapi tiga persoalan yakni kepemimpinan, managerial dan integritas.
Keberadaan wakil menteri bisa mejadi beban kepemimpinan dan beban managerial kalau tidak diurus dengan baik. Apalagi, menteri-menteri yang tidak dicopot memiliki cacat integritas di mata publik.
"Yang perlu diingat kadang sumber masalah tidak pada menterinya tapi pada Presidennya, untuk soal-soal itu SBY harus mendengar, dan terbuka. Seharusnya SBY mampu introspeksi diri, sebenarnya banyak kritik yang ditujukan pada pemerintah itu sebetulnya ditujukan pada SBY. Jika persoalaan demikian tentu reshuffle kabinet juga tak banyak fungsinya," tandasnya.
Sebelumnya Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq PKS menyatakan partainya kecewa dengan keputusan Presiden mencopot Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata. Bagi PKS pencopotan menteri ini telah melangggar kontrak koalisi.
"Bagian kontrak politik ini mengatur power sharing PKS dengan pemerintahan SBY- Boediono. Dalam power sharingitu termaktub PKS dipercayakan empat kementrian, dan itu eksplisit kementerian a, b, c, d," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/10/2011) malam.
Menurut Mahfudz, kontrak politik itu ditandatangani Presiden SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin pada Mei 2009. Karenanya, PKS akan mengambil sikap politik dalam rapat majelis syuro pada November mendatang terkait pencopotan menterinya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar