Tokoh Adat Tolak Negara Federasi Papua Barat

By carolina.christina, okezone.com, Updated: 10/20/2011 5:19 AM

JAKARTA - Papua kembali bergejolak menyusul adanya Kongres Papua Barat (KRP) III. Namun tidak semua masyarakat Papua setuju dengan niat mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat.

Ramses Ohee, Umar Askad Sabuku,Hems Bonahay adalah sedikit dari tokoh adat yang secara tegas menolak keinginan tersebut.

"Sejak awal kami sebagai pejuang pembela kemerdekaan Indonesia, putra-putri perintis dan pembela kemerdekaan dan generasi muda Papua menolak gerakan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip NKRI," kata Ramses Ohee di Jakarta, Kamis (20/10/2011).

Dia juga mengatakan tegas menolak keputusan KRP III yang mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat. Pendirian Negara Papua Barat, tambahnya, adalah khayalan dari sekelompok orang di Dewan Adat Papua.

"KRP III hanya permainan sekelompok elit di Dewan Adat Papua yang tidak disetujui oleh mayoritas masyarakat adat Papua dan Papua Barat, adat telah disalahgunakan untuk kepentingan politik," ungkap pria yang juga pejuang Papua Indonesia.

Ramses mengajak semua komponen masyarakat Papua untuk menjalankan kesantunan dalam berpolitik sesuai dengan nilai-nilai adat Papua yang diwariskan para leluhur. Dia juga berharap, masyarakat Papua menghargai perbedaan pandangan dan menghilangkan rasa curiga.

"Menyelesaikan persoalan Papua haruslah dengan cara dan pola komunikasi yang sesuai dengan aturan hukum yang ada," cetusnya. (tri)

View the original article here

Politikus Hanura-Ombudsman Sepakat Berdamai

By dede.suryana, okezone.com, Updated: 10/20/2011 2:34 AM

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani akhirnya berdamai dengan komisioner Ombudsman. Keduanya sepakat tidak akan meneruskan permasalahan terkait dugaan adanya permintaan jatah proyek untuk meloloskan anggaran Ombudsman di DPR.

Pertemuan antara Ombudsman yang diwakili Danang Girindrawardana dan Miryam dilakukan di sekretariat Komisi II. Ikut hadir untuk melakukan mediasi di antaranya Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo dan Taufiq Effendy termasuk sejumlah anggota Komisi II.

"Kasus ini sudah clear. Kita sudah minta klarifikasi ke Banggar menanyakan mengapa Ombudsman tidak mendapat alokasi anggaran. Dijawab tidak dapat karena tidak ada sisa uang (anggaran) dan tidak optimalnya pencapaian target Ombudsman," kata Ganjar dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/10/2011).

Miryam sendiri mengaku bersedia mencabut laporan ke Polda Metro Jaya atas terlapor komisioner Ombudsman Suhariyono yang disangka tela melakukan pencemaran nama baik.

"Sudah clear, tidak ada masalah. Mungkin hanya media kemarin yang membahasakan salah (atas pernyataan Ombudsman). Saya kira untuk selesaikan semuanya, saya akan mencabut laporan ke polisi," jelas Miryam.

Perselisihan antara Miryam dan Ombdusman bermula ketika komisi pengawas itu mengajukan anggaran tambahan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P 2011) pada Maret lalu. Ombudsman waktu itu mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp31,7 miliar.

Anggaran itu diperuntukkan untuk membangun kantor perwakilan di lima provinsi, pengangkatan 25 staf termasuk digunakan untuk sosialisasi dan publikasi kerja Ombudsman. Ternyata, persetujuan penambahan anggaran Ombudsman dari Komisi II tidak mulus ketika dibahas di Banggar. Ombudsman mendapat kabar anggarannya yang diajukan dicoret oleh Banggar DPR tanpa alasan yang jelas.

Komisioner Ombudsman, Ibnu Tri Cahyo menceritakan adanya tekanan dari anggota Komisi II kepada Sekjen Ombudsman Suharyono. Anggota Komisi itu meminta Suharyono mengalokasikan pelaksanaan proyek di Ombudsman dengan menggunakan jasa perusahaan tertentu. Berdasarkan cerita itulah Ombudsman menduga anggaran dicoret karena intervensi anggota DPR.

View the original article here

Operasional KRL Berkurang, Stasiun Bogor Sediakan 5 Bus Damri

By insaf, okezone.com, Updated: 10/19/2011 6:55 AM

BOGOR - Pihak stasiun Bogor menyiapkan lima bus Damri untuk mencegah para penumpang terlantar akibat pengurangan jumlah operasionak Kereta Rel Listrik Jakarta Bogor pagi ini.

Kelima Bus Damri disiapkan di depan kantor PLN Bogor tidak jauh dari stasiun Bogor. Pantauan di lapangan sejumlah penumpang yang mengaku jadwal keberangkatannya terganggu terpaksa menggunakan bus.

"Ya kami manfaatkan saja bus yang disediakan PT KAI, " ujar salah seorang penumpang, Rabu (19/10/2011).

Sementara itu, penumpukan penumpang mulai terjadi sejak pukul 07.00 WIB, karena dalam rentan satu jam ke depan ada 3 jadwal pemberangkatan yang tertunda. Sehingga para penumpang akan terlambat.

Seperti diberitakan, akibat adanya rehabilitasi tiga gardu listrik di Kedung Badak, Cilebut, dan Citayam, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengurangi 29 jadwal KRL Jakarta-Bogor.

View the original article here

Keluarga Tolak Rencana Dokter Amputasi Kaki Bocah Terbakar

By anton, okezone.com, Updated: 10/19/2011 8:05 AM

MALANG - Ilham, bocah enam tahun yang terbakar karena dipasung di kamarnya, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, Jawa Timur. Keluarga menolak kaki Ilham diamputasi.

Kaki kiri Ilham hangus terbakar hingga kaku. Yang mengenaskan, rantai yang digunakan untuk mengikat korban masih terpasang di kaki kiri. Rantai sulit dilepas setelah terbakar.

Syaiful, paman Ilham, Rabu (19/10/2011), mengatakan keluarga menolak rencana rumah sakit yang berencana mengamputasi kaki anak itu dengan alasan akan menghambat masa depannya. Dia berharap rumah sakit memiliki alternatif lain selain amputasi.

Seperti diketahui Ilham ditemukan kritis di kamar rumahnya dalam kondisi terbakar. Dia dipasung ayahnya Suhaebi (36) karena hiperaktif.

Dia dipasung karena tidak ada anggota keluarga lainnya yang bisa terus mengawasinya. Suhaebi harus bekerja mencari nafkah dengan menarik becak sementara dua kakak korban sekolah.

Suhaebi mengaku terpaksa memasung karena korban kerap bermain di tempat berbahaya. Bahkan Ilham sudah beberapa kali terancam nyawanya, dia nyaris tenggelam dan ditabrak mobil.

Namun keputusan Suhaebi ternyata juga mengancam nyawa anaknya. Ilham tidak bisa melarikan diri saat api melalap kamarnya pada Senin 17 Oktober lalu. Korban kali pertama ditemukan kakaknya Taufik dalam kondisi tidak berdaya. Kaki kirinya kaku hangus terbakar. Selain itu punggung hingga kaki kanan melepuh terbakar.

View the original article here

Barang-Barang Patrialis Diangkut dari Rumah Dinas

By lkristin, okezone.com, Updated: 10/19/2011 8:41 AM

JAKARTA - Rumah dinas Menteri Hukum dan HAM yang selama ini dihuni oleh Patrialis Akbar, pagi ini tampak sepi.

Pantauan okezone di lokasi, Rabu (19/10/2011), tampak satu unit mobil Nissan bernomor polisi B 1639 RFO yang terparkir di garasi rumah. Sejumlah barang tampak dimasukkan ke mobil tersebut.

"Itu mobil ibu," kata Aris, sekuriti rumah yang beralamat di Jalan Denpasar Raya C3 Nomor 2, Jakarta Selatan, itu.

Selain itu, ada sebuah kardus besar di depan rumah. "Untuk pemindahan barang bertahap, sudah berlangsung. Pak Amir belum tahu kapan datangnya. Soalnya juga belum lepas sambut," jelas Aris.

View the original article here

Demo di Istana, Mahasiswa-Polisi Saling Pukul

By amril, okezone.com, Updated: 10/20/2011 5:19 AM

JAKARTA _ Aksi demo ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Jabodetabek dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan Istana Presiden, hari ini, Kamis (20/20/2011) berakhir ricuh.

Mahasiswa terlibat saling dorong dengan aparat Kepolisian. Akibatnya, baku hantam dengan menggunakan kayu tak terhindarkan.

Bentrok berawal saat mahasiswa ingin menerobos masuk ke Istana. Namun, polisi yang sudah berjaga langsung menahan mereka.

Mahasiswa terus memaksa masuk, Polisi pun terpancing emosinya dan memukul para demonstran.

Tidak terima dipukuli, para mahasiwa membalas dengan kayu dan tiang bendera yang dibawanya. Tidak ada korban dalam insiden ini.

Hanya saja, lima mahasiswa yang dianggap provokator diamankan. Hingga sore ini, aksi mahasiswa masih berlangsung. Mereka tetap bertahan di depan Istana Presiden. Akibatnya, kemacetan di sekitar Jalan Merdeka Barat tidak terhindarkan.

View the original article here

Azwar Janji Upayakan Birokrasi Tak Jadi Beban Pemerintah

By insaf, okezone.com, Updated: 10/19/2011 12:48 PM

JAKARTA - Setelah diumumkan secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, merencanakan langkah awal untuk membuat birokrasi menjadi efektif.

"Birokrasi efektif akan merespon dan memacu pembangunan," katanya saat ditemui wartawan usai pengumuman reshufle kabinet, di rumahnya kompleks DPR RI, C2 220, Kalibata, Jakarta Selatan.

Lebih jauh Azwar menjelaskan, dirinya nanti akan melakukan perubahan terhadap kementrian yang akan dipimpinnya.

"Sebelum itu saya akan mempelajari apa yang telah dilakukan menteri (Mangindaan) sebelumnya, dan dirjen yang ada, karena birokrasi pilar dari good goverment,"paparnya.

Menurut Azwar bila birokrasi telah baik, maka pembangunan yang ada bisa dikejar. "Birokrasi kita upayakan tidak menjadi beban pemerintah, namun menjadi pilar pemerintah,"terangnya.

Pantauan Okezone, setelah resmi diumumkan menjadi Menteri PAN RB, sanak keluarga dari Azwar berdatangan dan memberikan selamat.

View the original article here

Ditangkap KPK, Hakim Imas Terancam 20 Tahun Penjara

By m.syaifullah, okezone.com, Updated: 10/20/2011 1:24 AM

BANDUNG - Hakim ad hock Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Bandung, Imas Dianasari terancam hukuman 20 tahun penjara.

Dia dijerat dengan pasal berlapis karena tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap yang totalnya Rp352 juta dari Manager HRD PT. Onamba Indonesia, Odih Juanda.

Dakwaan dibacakan dalam sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/10/2011).

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Riyono menyebutkan, hakim Imas dijerat dengan UU no 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 tentang pemberantasan Tipikor dengan pasal 12 huruf c atau Pasal 6 ayat 2 tentang hakim yang menerima suap.

"Ancaman maksimalnya 20 tahun penjara. Ya penerima suap ancamannya lebih berat daripada yang memberi," jelas Riyanto, usai sidang.

Sidang yang dimulai sekira pukul 09.00 WIB dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang teridiri Singgih Budi Prakoso dan dua hakim anggota yakni Adriano dan Basari.

Mendengar tuntutan jaksa KPK, Imas mengaku sepenuhnya menyerahkan kepada kuasa hukumnya. Mengenai akan mengajukan keberatan atau tidaknya, menurut Imas, tergantung kuasa hukum.

Dalam sidang itu, Imas yang mengenakan baju dan kerudung putih plus celana panjang hitam tidak banyak bicara. Jawaban-jawaban yang disampaikannya sangat singkat.

Sekira pukul 11.30 WIB, sidang selesai. Hakim Singgih mengatakan, sidang akan dilanjutkan dengan agenda keterangan saksi pada Jumat 28 Oktober 2011.

Kuasa hukum Hakim Imas, John Ely Tumanggon, menegaskan pihaknya tidak akan mengajukan nota keberatan. "Kalau buat nota keberatan proses sidangnya akan panjang. Untuk efisiensi waktu kita tidak keberatan, klien kita juga tidak keberatan," ujarnya.

Selanjutnya Imas digiring menuju tahanan, yaitu ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Sukamiskin, Bandung.

View the original article here

2 Kg Paku Disebar Hardi di Daan Mogot Tiap Bulan

By yugo, okezone.com, Updated: 10/20/2011 6:49 AM

JAKARTA- Pelaku penebar paku di jalanan Hardi Ariyantoz alias Hardi (21), warga jembatan Gantung RT5/8 kali angke Jakarta Barat tadi pagi diamankan Kepolisian Polsek Cengkareng.

Dia mengaku dalam sebulan bisa menebar paku di Jalan Raya sebanyak dua kilogram. Paku dua kilo itu dibeli seharga Rp15.000 di toko bangunan terdekat.

Setiap akan melancarkan aksinya, Hardi yang bekerja sebagai penambal ban ini memasukan paku kedalam bungkus korek api lalu dia sebar di jalanan yang banyak dilalui kendaraan.

"Caranya, pakunya dimasukkin ke bungkus korek api, terus disebar di jalanan," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Cengkareng AKP Johari Bule saat dihubungi, Kamis (20/10/2011).

Ditambahkannya, dengan begitu, paku yang dimasukkan ke dalam korek api tadi akan berhamburan dan menyebar serta tinggal menunggu korbannya saja. Dengan begitu, lapak tambal ban yang dibuka tak jauh dari jebakannya akan meraup pembeli.

Tadi pagi, dia kepergok warga saat melancarkan aksinya di Jalan Raya Daan Mogot, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya, Hardi babak belur diamuk massa. Tak hanya itu kendaraannya, honda supra warna hitam B 3929 BBT juga ikut dibakar massa.

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 1/4 Kilogram paku, kompresor, dan alat-alat untuk menambal ban.

Berdasarkan pengakuan pelaku, kata Johari, dia tidak bekerja sendirian. "Kita masih melakukan pengembangan. Tersangka juga mengaku mempunyai bos yang saat ini buron,"katanya.

Akibat perbuatanya, Hardi disangkakan dengan pasal 192 KUHP dan terancam hukuman 9 tahun penjara.

View the original article here

Polisi Periksa Saksi Dokumen Palsu Wagub Gorontalo

By carolina.christina, okezone.com, Updated: 10/20/2011 5:50 AM

JAKARTA - Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih melanjutkan pemeriksaan kasus pemalsuan transkrip nilai STIE Swadaya yang diduga dilakukan Wagub Gorontalo Tony Uloli.

Kemarin, penyidik memanggil alumni STIE Swadaya Paul Handoko untuk diperiksa sebagai saksi.

Suhendra Asido selaku Kuasa Hukum Forum Komunikasi Alumni STIE Swadaya mengatakan pemeriksaan masih terkait dengan penelusuran keberadaan transkrip nilai palsu atas nama Tonny Uloli.

"Alumni STIE Swadaya ditanyai hasil pengecekan mereka dikampus soal keberadaan saudara Tony Uloli karena nama Tony Uloli tidak ditemukan di buku besar mahasiswa maupun data komputerisasi, nomor Induk mahasiswa 03530041 yang digunakan Tony itu milik Andri Yuliawan mahasiswa akuntansi yang sudah drop out," kata Suhendra dalam rilisnya, Kamis (20/10/2011).

Transkrip nilai atas nama Tony Uloli, lanjutnya, mencantumkan jurusan manajemen. Dalam trasnkrip yang diduga dipalsukan, Toni menyelesaikan 124 Sistem Kredit Semester (SKS) dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) sebesar 3,21.

"Berbekal transkrip nilai palsu tersebut lalu Tony Uloli melanjutkan kuliah dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pancasila. Tony juga mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Pancasila," ungkapnya.

Sementara itu Paul Handoko mengatakan, alumni berkepentingan menjaga nama baik kampus dengan mendukung laporan yang diajukan oleh forum Komunikasi Alumni STIE Swadaya yang diwakili Jimmy Claud Everhard sebagai pelapor.

"Kami tidak ingin citra kampus kami menjadi rusak karena ulah Tony Uloli. Dampaknya kepada citra mahasiswa dan alumni STIE Swadaya, bisa-bisa lulusan STIE Swadaya akan sulit mendapatkan pekerjaan karena diduga tempat praktek transkrip atau ijazah palsu," ujar Paul. (tri)

View the original article here

PKS Pertanyakan Alasan SBY Mencopot Menristek

By insaf, okezone.com, Updated: 10/20/2011 4:04 AM

JAKARTA _ Meski mengaku sudah legowo, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih mempertanyakan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot Suharna Surapranata dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Mereka masih mempertanyakan alasan pencopotan itu.

"Apa urusanya ujug-ujug Suharna diganti. Kalau Anis kencang itu hak dia sebagai anggota parlemen dan itu dilindungi undang-undang. Kebebasan menyampaikan pendapat," ujar politikus PKS Aboe Bakar Al Habsyi dalam diskusi di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/10/2011).

Dia merujuk pada pernyataan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta yang pernah mengancam akan membongkar isi kontrak politik jika Presiden Yudhoyono berani mencopot menteri dari PKS.

Menurut dia, saat ini sulit menghilangkan kesan bahwa Presiden mengurangi kursi PKS sebagai bentuk hukuman lantaran partai ini dinilai kerap berseberangan dengan partai koalisi. Dengan kata lain, reshuffle bukan berdasarkan penilaian kinerja oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

"Sulit untuk dibantah bahwa pengurangan jatah menteri PKS bukan didasarkan penilaian UKP4, melainkan bentuk sanksi terhadap anak nakal koalisi," paparnya.

View the original article here

Polisi: Jangan Tanggapi Modus Penipuan Cek Kosong

By amril, okezone.com, Updated: 10/20/2011 2:43 AM

JAKARTA _ Kasus penipuan cek kosong yang tercecer di jalan kembali merebak. Polda Metro Jaya meminta masyarakat untuk tidak menanggapi modus penipuan semacam itu.

"Yang seperti itu enggak usah ditanggapi, acuhkan saja," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Baharudin Djafar di Mapolda Metro Jaya, Kamis (20/10/2011).

Secara akal sehat, kata Djafar, orang tidak mungkin ceroboh meninggalkan atau menghilangkan berkas-berkas berharga milik pribadi di jalan, apalagi ada cek bernilai miliaran rupiah.

"Masak ada barang berharga sengaja dibuat bercecer, itu jelas penipuan. Enggak usah ditanggapilah," tegasnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini, seorang warga bernama Meta (26), warga Cakung, Jakarta Timur, dikagetkan dengan penemuan amplop coklat berisi cek senilai Rp2,7 miliar dan dua lembar surat berharga.

Cek yang diduga kuat palsu tersebut bertuliskan KCP Badung, Denpasar, Bali, beserta tulisan nominal Rp2,7 miliar. Di bawah bagian kiri cek tertulis nama Ir Chandra Kirana dan di sebelah kanan ada tanda tangan dan stempel PT Express Artha Bali.

Dua lembar kertas yang ada di dalam amplop tersebut bertuliskan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Pemerintah Kabupaten Badung dan selembar lagi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari, Papua. Kuat dugaan ini juga merupakan surat palsu.

View the original article here

Besok, Umar Patek Akan Jalani Reka Ulang di Solo

By yugo, okezone.com, Updated: 10/20/2011 5:00 AM

JAKARTA- Umar Patek bersama empat terpidana Bom Bali I tahun 2002, Ali Imron, Mubarok, Sarijo, dan Abdul Ghani, telah menjalani rekonstruksi di sejumlah lokasi di Denpasar, Bali, pagi ini. Rencananya, besok Umar patek juga akan digiring untuk menggelar rekonstruksi di Surakarta.

"Yang jelas akan dilanjutkan besok di Solo, kita tunggu saja besok," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Anton Bahrul Alam, di gedung Mabes Polri, Kamis (20/10/2011).

Sayangnya, Anton enggan menjelaskan tentang adanya temuan-temuan baru hasil rekonstruksi di Bali. "Tadi dilakukan lancar mulai jam 06.00 WIB sampai jam 11.15 WIB di 4 lokasi di antaranya," katanya.

Dikatakan Anton, empat lokasi tersebut di antaranya, pertama sebuah rumah di menjangan no.18 denpasar, kedua di Konsulat Amerika Jalan raya Puputan Renon Denpasar, ketiga di Terminal Ubung, keempat di depan rumah Jalan Gatot Subroto No.11 Denpasar. "Tmpt itu berhubungan dengan tempat perencanaan, mereka bertemu dan sebagainya," katanya.

Sementara itu, pantauan okezone di lapangan siang tadi, Umar Patek tidak turut serta dalam reka ulang tersebut. Umar Patek hanya berada di dalam mobil Nissan Terrano berwarna hitam. Sedangkan di luar mobil, puluhan anggota Densus 88 bersenjata lengkap terlihat berjaga.

View the original article here

Alasan Polisi Beri Izin Kongres Rakyat Papua III

By kemas, okezone.com, Updated: 10/20/2011 1:08 AM

JAKARTA - Kongres Rakyat Papua III yang digelar di Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Papua, ternyata telah mendapat izin dari polisi. Lalu kenapa kongres tersebut dibubarkan?

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wachyono mengaku, pemberian izin dilakukan karena dalam kongres I dan kongres II polisi tidak melihat ada upaya makar.

"Tapi sekarang masalah hak-hak dasar masyarakat Papua mengenai adat istiadat yang dibicarakan itu, ternyata di dalam perjalanan mereka nodai dengan agenda agenda yang justru memprovokasi situasi," tuturnya.

"Pertama, melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora. Kedua, mereka melakukan deklarasi untuk memisahkan diri dari NKRI, dan memprovokasi masyarakat agar mengibarkan Bintang Kejora. Jadi terpaksa kita hentikan dan bubarkan kemarin," paparnya.

Dia menjelaskan, polisi tidak bisa menolak perizinan yang diajukan oleh panitian Kongres Rakyat Papua III.

"Polisi tidak bisa menolak perizinan mereka, itu hak mereka. Toh di kongres pertama dan kedua enggak ada masalah, makannya kita yakini kalau tidak sesuai dengan seharusnya ya kita amankan. Kita sudah bentuk gelar pasukan pengamanan takut ada yang menyimpang, makannya kita bubarkan mereka lalu kita tangkap," tuturnya.

View the original article here

Ditipu, Motor Anak Wartawan Warta Kota Hilang

By yugo, okezone.com, Updated: 10/20/2011 4:35 AM

BEKASI- Berhati-hatilah jika Anda bila dihampiri dengan orang yang tidak anak kenal. Seorang anak wartawan media cetak nasional menjadi korban penipuan, Kamis (20/10/2011).

Seorang anak berusia 12 tahun bernama Reyhan Muhammad mendadak pulang ke rumahnya dengan keadaan panic. Kepulangan dirinya sontak membuat kaget orangtuanya.

Reyhan mengaku dibawa oleh seseorang keliling Cibitung, Bekasi, lalu ditinggalkan begitu saja di daerah Cikarang oleh pelaku. Sedangkan motor Revo warna hitam bernopol B 6574 FTQ milik Reyhan dibawa kabur oleh pelaku.

Menurut keterangan Reyhan, ada seorang pria yang meminta tolong kepada korban untuk mengantarkannya mengambil buku di rumahnya di kawasan Cibitung. Namun, korban akhirnya dibawa berputar-putar oleh pria tersebut, dan meninggalkannya di daerah Cikarang

Pelaku bertemu Reyhan di wilayah dekat rumahnya, di jalan Trias Perumahan Tria Estate blok A 13 RT 001 RW 06 Kampung Sasak, Kelurahan Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Menurut keterangan saksi, Juni, pelaku sempat minum kopi diwarungnya.

Namun hanya sebentar, karena pelaku langsung menghampiri korban kemudian pelaku pergi dengan menggunakan motor korban. Ciri-ciri pelaku, kata Juni, menggunakan peci putih haji.

Reyhan merupakan putra pertama dari empat bersaudara pasangan Moenanto (40) wartawan harian Warta Kota dan Eka Gustriyani (38).

View the original article here

Jimly Usul KPK Diberi Wewenang Menerbitkan SP3

By budi, okezone.com, Updated: 10/20/2011 1:18 AM

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie sepakat jika UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direvisi. Salah satu pasal yang menurutnya layak diubah adalah aturan tidak adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK.

Menurutnya, berdasar fakta di lapangan, KPK lebih baik juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan SP3.

"Larangan KPK mengeluarkan SP3 itu niatnya baik, agar KPK tidak kongkalikong dalam penyidikan. Tapi praktiknya malah Tidak seperti itu," ujar Jimly seusai menjadi pembicara dalam diskusi Peran dan Posisi Masyarakat Sipil dalam Kehidupan Bernegara yang Demoktratis di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta (20/10/2011).

Dia mengatakan, dilarangnya SP3 membuat proses penyidikan sangat lama. Sebab, KPK takut salah langkah dan tak bisa menghentikan penyidikan. Maka, lanjut Jimly, dalam penyidikan KPK mengorek habis sebuah kasus.

Dia mencontohkan kasus mantan Dirut Perusahaan Listrik Negara Eddhie Widiono yang penyidikan memakan waktu 2 tahun. Menurutnya kejadian tersebut memunculkan ketidakadilan.

Kemudian, lanjutnya, tidak adanya SP3 membuat KPK malah takut untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi. "Karena takut salah, sehingga ada laporan yang lama tidak ditindakalanjuti," ujarnya.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini juga mengatakan, tidak adanya SP3 membuat KPK seolah-olah melakukan penyidikan dengan sempurna. Karena itu, penyidikan di KPK pun dinilai lebih lengkap. "Makanya ketika ada yang divonis bebas dalam perkara yang dituntut KPK, pada ribut semua," jelasnya.

Dengan berbagai fakta tersebut, KPK hendaknya diberi juga kewenangan untuk mengeluarkan SP3 seperti penegak hukum yang lain. Diketahui, UU KPK memang tidak memberi ruang bagi KPK untuk menghentikan penyidikan.

Imbasnya, ketika seseorang dijadikan tersangka oleh KPK, maka seseorang tersebut pasti akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berbeda dengan proses penyidikan di kepolisian dan Kejaksaan. Dua lembaga tersebut bisa menghentikan penyidikan. Sehingga, tersangka dapat tidak diproses ke pengadilan. (ful)

View the original article here

20 Wakil Menteri Dikhawatirkan Hanya Perlambat Birokrasi

By insaf, okezone.com, Updated: 10/19/2011 6:49 AM

JAKARTA - Pengamat politik Eep Saifullah Fatah menilai bertambahnya jumlah wakil menteri dari 7 orang menjadi 20 orang hanya menambah gemuk birokrasi dan tidak memberi solusi dalam menyelaraskan kerja-kerja pemerintahan, sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini.

Menurutnya, melalui reshuffle kabinet yang diumumkan tadi malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kemampuan yang bisa mengubah banyak pos, tapi tak tangkas menyelesaikan persoalan.

"Memang kabinetnya tidak semakin tambun karena mereka bukan anggota kabinet tapi birokrasi pemerintah lebih tambun," katanya dalam perbindangan dengan Okezone, Selasa (18/10/2011) malam.

"Yang saya khawatirkan adalah seharusnya (kabinet) lebih cepat, tegas, lebih tangkah, lebih efektif mengakselerasikan kerja pemerintahan tapi dengan bertambunnya birokrasi pemerintahan kebutuhan untuk sigap dan tangkas tidak terpenuhi," jelasnya.

Dalam pidatonya semalam, Presiden menyampaikan bahwa tidak ada penambahan jumlah menteri dari 34 orang yang ada saat ini.

Menyangkut penambahan jumlah wakil menteri, dia menjelaskan, hal itu memang bisa dilakukan sesuai Undang-Undang Kementerian Negara. "Wakil menteri itu bukan anggota kabinet. Fasilitsanya pun tidak sama dengan fasilitas menteri. Mereka mendapatkan faislitas setara eselon I A, sehingga tidak ada biaya berlebihan serperi dibicarakan masyarakat luas," katanya.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan, wakil menteri bertugas membantu dan menjadi bagian dari policy making yang diliakukan oleh menteri. Wakil menteri adalah wakil, sebagaimana posisi wakil presiden, wakil MPR, DPR, gubernur walikota, sehingga tidak ada istilah matahari kembar.

"Pengangkatan wakil menteri berdasarkan beban tegas yang harus dicapai sebuah kementerian, sehingga wakil menteri ini tidak permanen, bisa diadakan dan bisa ditiadakan, sekali lagi sesuai urgensi dan keperluannya," imbuhnya.

Berikut wakil menteri baru dalam Kabinet Indonesia Bersatu II:

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana

Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo

Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo

Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Wiendu Nurianti

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Bidang Pendidikan Musliar Kasim

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi

Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti

Wakil Menteri Luar Negeri Wardana

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar

Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar

Sedangkan wakil menteri yang sudah lebih dahulu ada adalah:

Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak

Wakil Menteri Pendidikan Fasli Djalal

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati

View the original article here

Tak Tahan Punya Bayi Hydrocephalus, Orangtua Cerai

By anton, okezone.com, Updated: 10/20/2011 2:35 AM

WAJO - Lengkap sudah penderitaan balita perempuan asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ini. Belum sembuh dari derita hydrocephalus, dia kehilangan belalaian kasih sayang orangtua karena bercerai.

Orangtua bercerai lantaran stres menghadapi penyakit yang diderita balita yang menginjak usia 3 tahun itu.

Berbagai upaya telah dilakukan Herman dan Susianti, orangtua balita bernama Nurul Ariqah Yusriani, agar anak mereka bisa ditangani secara medis, namun tidak membuahkan hasil.

Masalah ekonomi menjadi alasan utama, balita mungil itu tidak tersentuh penanganan medis hingga tuntas.

Anak malang, warga Dusun Impa-Impa, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, ini sehari-hari hanya bisa berbaring. Bengkak akibat gumpalan cairan semakin membesar sehingga sulit untuk mengangkat kepala.

Siti Khadijah, nenek Nurul, Kamis (20/10/2011), mengatakan orangtua kebingungan untuk menyembuhkan putri semata wayang mereka. Nurul pernah ditolak untuk dirawat di sebuah rumah sakit.

Nurul kini hanya mendapat perawatan seadanya di rumah. Lantaran orangtuanya bercerai, nenek korban berharap perhatian pemerintah setempat agar penyakit cucunya bisa disembuhkan.

View the original article here

Seorang Ibu di Bekasi Tertembak Peluru Nyasar

By yugo, okezone.com, Updated: 10/20/2011 5:29 AM

BEKASI- Seorang ibu terkena peluru nyasar saat terjadi baku tembak antara polisi dengan perampok kendaraan bermotor.

Titi (39) langsung ambruk setelah terkena peluru nyasar pada Rabu malam. Ketika itu, petugas Reskrim Polresta Kota Bekasi sedang berupaya mengejar pencuri motor di depan komplek perumahan Dukuh Jamrud Blok S1 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika, Jaya Bekasi Kota, Jawa Barat.

Saat petugas ingin menangkap dua pelaku perampokan motor, tiba-tiba seorang pelaku mengeluarkan senjata dan langsung menembaki petugas.

Petugas yang tidak mau buruannya terlepas akhirnya langsung membalas dan langsung melumpuhkan dua perampok motor. Kedua pelaku tertembak di bagian kaki dan paha sebelah kanan.

Sedangkan Titi, korban yang terkena peluru nyasar di lokasi tersebut saat itu sedang pulang bekerja. Tiba-tiba salah satu peluru mengenai perutnya. Korban pun langsung dilarikan petugas ke Rumah Sakit Permata Bekasi untuk mendapatkan perawatan

"Memang ada aksi penyergapan pencuri motor di Dukuh Jamrud pada Rabu malam. Ekses dari penangkapan ada salah satu warga yang terkena peluru nyasar, namun belum diketahui peluru tersebut berasal apakah punya polisi atau pencuri. Masih menunggu hasil laboratorium," kata Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Priyo Widyanto Kamis (20/10/2011).

Sementara itu Andre (21) dan Budi (19), dua orang yang tertembak diketahui merupakan pelaku perampok spesialis kendaraan bermotor yang selama ini menjadi target Petugas Reskrim Polres Metro Bekasi.

Dalam setiap aksinya, para pelaku selalu membawa senjata api rakitan dan tidak segan-segan melukai para korbannya.

View the original article here

Tokoh Agama Harus Tetap Kontrol SBY

By carolina.christina, okezone.com, Updated: 10/20/2011 1:31 AM

DEPOK _ Pascareshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak kalangan berharap pemerintah mampu mengatasi segala permasalahan disisa waktu kepemimpinan SBY _ Boediono.

Peneliti Kajian Budaya Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan dengan adanya reshuffle kabinet bukan lantas membuat kritik terhadap pemerintah berhenti. Kritik yang sebelumnya kerap keluar dari tokoh agama tetap diperlukan.

"Presiden harus mampu membuka diri. Tokoh lintas agama itu kan wajar, itu penting untuk terus digaungkan mengontrol pemerintah, pemerintah perlu diingatkan," kata dia kepada okezone, Kamis (20/10/2011).

Tidak hanya tokoh agama, lanjutnya, masyarakat juga harus semakin membuka mata melihat kinerja pemerintahan SBY di sisa tiga tahun masa jabatannya. Dengan kabinet yang baru, Devie berharap, pemerintah segera merumuskan apa yang harus dilakukan.

Drama yang dipertontonkan oleh SBY dalam menentukan menteri _ menterinya kini sudah selesai. Selanjutnya, kata dia, hanya tinggal melihat dan menunggu kinerja para menteri.

"Banyak para pengamat lelah dengan cara Presiden SBY yang melakukan setting para pembantunya, dalam konteks pendidikan politik itu bentuk demokrasi baru, pembantu yang tidak betul kinerjanya, penting untuk diganti," cetusnya. (tri)

View the original article here

Menteri dan Wakil Menteri Baru Dilantik

By lkristin, okezone.com, Updated: 10/19/2011 8:52 AM

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik para menteri dan wakil menteri baru hasil reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Pelantikan digelar di Istana Negara pada pukul 09.00 WIB.

Pantauan okezone, Rabu (19/10/2011), sejumlah menteri lama dan para pejabat tinggi Negara tampak hadir. Beberapa di antaranya adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Saat ini, pelantikan tengah berlangsung.

View the original article here

Yadi Beri Perintah untuk Melatih Perakit Bom Cirebon

By anton, okezone.com, Updated: 10/20/2011 1:21 AM

JAKARTA - Berakhir sudah pelarian Yadi Suriyadi alias Yadi Al Hasan alias Yadi, DPO kasus ledakan bom bunuh diri di Masjid Al Dzikra, Mapolresta Cirebon, Jawa Barat.

Yadi ditangkap dini hari tadi di rumah orangtuanya di Gang Supena RT 02/01, Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, pada Kamis dini hari sekira pukul 00.30 WIB saat mengunjungi ibunya, Siti Rokayah.

Peran Yadi dalam bom bunuh diri pada 15 April 2011 itu terbilang besar. Dia memerintahkan untuk memberi pelatihan merakit bom.

Selain itu, Yadi diduga juga terlibat menyembunyikan pelaku bom di Klaten, Jawa Tengah.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror sudah menangkap DPO lainnya di antaranya Heru Komaruddin di Pasar Senen, Jakarta Pusat dan dua orang berinisial H dan Y di Bekasi, Jabar, pada awal Oktober lalu.

Heru sendiri merupakan perakit bom yang dipasangkan di tubuh M Syarif. Bom meledak saat salat Jumat baru dimulai.

Dengan ditangkapnya Yadi, maka masih seorang DPO Bom Cirebon lagi yang masih berkeliaran tinggal satu yakni Nanang Irawan alias Nang Ndut. Nanang merupakan pelatih Heru, sang perakit bom bunuh diri.

Jaringan Bom Cirebon perlahan terungkap setelah ledakan bom bunuh diri di Gereja Bethel Indjil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah, bulan lalu. Pelaku, Ahmad Yosepa alias Hayat, diketahui adalah salah seorang DPO Bom Cirebon lainnya.

View the original article here

Amir Sarankan Pegawai Kemenkum HAM Hidup Sederhana

By yugo, okezone.com, Updated: 10/20/2011 6:12 AM

JAKARTA- Kementerian Hukum dan HAM nampaknya harus bersiap-siap mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, Amir terang-terangan mencanangkan perilaku hidup sederhana.

"Hindari acara-acara yang jauh dari kesederhanaan," tegas Menkumham Amir Syamsuddin di Gedung Kemkumham, Jakarta, Kamis (20/10/2011).

Perilaku sederhana ini dia tekankan utamanya pada jadwal-jadwal kunjungan yang biasa dilakukan kementrian hukum dan ham sebelumnya. "Kami mengatur jadwal kunjungan-kunjungan itu untuk jadi perhatian," ucapnya.

Menurut Amir, perilaku sederhana diterapkan untuk mengelola anggaran Kemkumham yang tidak besar jumlahnya. Dengan penghematan, katanya, anggaran akan terserap dengan baik untuk kepentingan kinerja kementrian. "Jadi enggak perlu upacara-upacara penyambutan," tukasnya

Sementera itu, pada hari pertama bertugas sebagai menteri, Amir Syamsuddin mengaku kelelahan. Menteri Hukum dan HAM baru pasca-reshuffle ini mengaku pola hidupnya berubah drastis setelah jadi Menteri

"Saya harus menyesuaikan diri dan mungkin fisik agak kaget," kata Amir.

View the original article here

Ikat Pacar, Pemuda Ini Nekat Buat Video Porno

By kemas, okezone.com, Updated: 10/20/2011 6:35 AM

SEMARANG- Berdalih untuk mengikat pacar agar tidak berani memutuskan cintanya, seorang pria asal Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Semarang, justeru harus berurusan dengan polisi. Dia nekat membuat video porno.

Pemuda bernama Krisnawan (25) ini, kepada petugas Polsek Banyumanik mengaku sengaja membuat adegan mesum dengan pacarnya. Namun dia menolak jika dituduh sebagai pengedar video mesum berdurasi sekira 4 menit itu.

"Memang saya buat pak, durasi sekira 4 menit 37 detik. Saya buat sekira Agustus 2010 di rumah. Ceweknya itu pacar saya mas, dia masih kelas 3 SMA umurnya baru 17 tahun," jelas pelaku selepas diperiksa petugas, Kamis (20/11/2011).

"Saya bukan penyebar video itu mas, saya cuman merekam itu saja. Mungkin teman-teman saya yang ngambil, pas saya nggak tahu mas. Kan gampang, kirim bluetooth sebentar sudah selesai mas. La wong saya cuman buat ngiket pacar saya biar nggak berani mutusin saya, sama untuk disimpen sendiri untuk kenang-kenangan mas," akunya lagi.

Pria yang berprofesi sebagai tukang ojek ini ternyata tidak hanya sekali saja mengerjai teman wanitanya. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapat pengakuan bahwa paling tidak sekira empat wanita yang sudah dikerjainya. Salah satu wanita yang dikerjainya adalah adik korban video mesum itu.

"Waktu itu saya ajak dia (adik korban) untuk mencari kakaknya, tapi terus saya ajak ke daerah Bandungan," ungkap pelaku lagi.

Kapolsek Banyumanik, Kompol Mulyawati Syam, mengatakan kasus ini terungkap karena adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan beredarnya video porno di daerah Gedawang.

Setelah dilakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti, pelaku dalam video tersebut mengarah pada Krisnawan. "Tersangka sempat melarikan diri hingga ke Klaten. Namun pelaku berhasil kami tangkap," tukasnya.

View the original article here

Jelang Pilgub Banten, Pak Lurah Bagi-bagi Duit

By ardi.januar, okezone.com, Updated: 10/20/2011 6:08 AM

TANGERANG - Praktik money politics menjelang pemungutan suara di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten pada 22 Oktober 2011, mulai terlihat di Kota Tangerang.

Di Kelurahan Sukasari, seorang lurah dan sekretaris lurah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang karena terbukti membagi-bagikan uang kesehatan, kartu multiguna sebesar Rp20 ribu kepada warga miskin.

Praktik bagi-bagi duit ini, dilaporkan Agus, seorang buruh yang juga warga Sukasari. Dalam laporannya, Agus memberikan barang bukti berupa surat undangan dan uang tunai sebesar Rp20 ribu.

Kendati begitu, belum diketahui apakah praktik money politics ini ada hubungannya dengan pemungutan suara yang akan dilakukan pada Sabtu mendatang.

"Pelaporan itu terkait dengan uang Multiguna yang dibagikan kepada masyarakat. Masing-masing warga mendapat Rp20 ribu," ujar Ahmad Taufik Hidayat, Divisi Penangangan Pelanggaran dan Tindak Lanjut Panwaslu Kota Tangerang, kepada okezone, Kamis (20/10/2011).

Ditambahkannya, jika praktik pembagian kartu multiguna dan uang Rp20 ribu itu sudah menjadi program Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Karena waktunya bertepatan dengan Pilgub Banten, nuansanya jadi sangat politik.

"Kalau ada uang di sini, sudah masuk kategori money politik, meskipun tidak ada arahan. Karena ini memasuki masa tenang," terangnya.

Dalam laporan tersebut, Agus juga mengatakan, sebelum amplop berisi uang Rp 20 ribu dibagikan warga, Lurah Sukasari Wawan Fauzi berbicara masalah manfaat kartu multiguna dan jangan lupa 22 Oktober melakukan coblos, lalu sekretaris lurah menyerahkan amplop.

"Sesuai dengan SOP, 7 hari setelah dilaporkan akan dilakukan pemanggilan," ungkapnya.

Kendati begitu, Taufik mengaku laporan Agus tidak kuat. Karena hanya melampir satu orang saksi. Sedang menurut KUHP, minimal laporan harus mencantumkan dua orang saksi.

View the original article here